Reshuffle Kabinet Jokowi, Ketua Projo Menjadi Menteri
Berita Nasional Terbaru – Reshuffle kabinet Jokowi, Presiden telah menunjuk Budi Arie Setiadi, Ketua kelompok relawan ProJo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Keputusan ini diyakini memiliki strategi politik yang berkaitan dengan pemilihan umum akan datang pada tahun 2024.
Presiden Joko Widodo belum secara terbuka menyatakan dukungan atau arah politiknya terhadap calon presiden 2024.
Seperti Ganjar Pranowo yang didukung PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dari Gerindra, atau Anies Baswedan usungan Partai NasDem.
Posisi Menteri Komunikasi dan Informatika dianggap strategis sebagai corong pemerintah dan menjadi media atau saluran Jokowi untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Penunjukan Budi Arie, pemilihan relawan dan aktivis terbilang sebagai strategi Jokowi dalam mempersiapkan peranannya dalam Pilpres 2024, termasuk mendukung calon presiden.
Budi Arie salah satu pendiri dan Ketua ProJo yang telah terlibat aktif dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Penunjukannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki peranan penting dalam mendukung agenda politik Jokowi di masa mendatang.
“Kominfo punya posisi strategis sebagai corong pemerintah dan bisa menjadi media atau saluran Jokowi ke masyarakat, dan itu bisa dimainkan Budi Arie. Jadi pemilihan relawan hingga aktivis adalah strategi Jokowi dengan harapan bisa digunakan dalam memainkan perannya Pilpres 2024. Seperti dukungan ke calon presiden,” ujar Cecep Hidayat, pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Reshuffle Kabinet Jokowi, Budi Arie Sebagai Menkominfo yang Baru
Budi Arie sebagai Menkominfor dalam Reshuffle Kabinet Jokowi terbaru. Selain itu, sejumlah wakil menteri dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga dilantik pada hari Senin, 17 Juli 2023.
Salah satu penunjukan yang menarik perhatian adalah Paiman Raharjo. Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi dalam Pilpres 2019 diangkat sebagai Wakil Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
Penunjukan ini dapat diartikan sebagai sinyal politik dari Presiden Jokowi bahwa ia memiliki posisi tawar dan tidak dapat terkendalikan oleh partai pengusungnya, PDI Perjuangan.
Dengan melibatkan relawan dalam struktur politik, mereka akan memiliki sumber daya yang lebih baik untuk memperkuat komunikasi politik. Termasuk memperkuat hubungan dengan rakyat, dan memberikan posisi tawar kepada partai-partai politik.
Baca Juga: Sengkarut Rumah Guruh Soekarnoputra, Tidak Berniat Pindah
“Dengan memasukkan relawan ke struktur politik, mereka akan mempunyai sumber daya yang lebih baik. Sehingga bisa mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dalam komunikasi politik. Baik memperkuat hubungan ke rakyat dan juga memberikan posisi tawar ke partai-partai,” papar Cecep Hidayat.
Penunjukan ini juga menunjukkan bahwa Jokowi memiliki dukungan politik selain dari PDI Perjuangan, yaitu dari relawan-relawannya.
Hal ini menunjukkan posisi tawar Jokowi terhadap partai pengusungnya yang sering menganggapnya sebagai petugas partai.
Selain itu, dukungan politik juga datang dari tokoh seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Baca Juga: Dukcapil Kebocoran Jutaan Data, Kemananan Masyarakat Terancam
“Dan di sini juga menyiratkan bahwa Jokowi punya dukungan politik lain selain PDI Perjuangan yaitu dari relawannya. sehingga ini menjadi posisi tawar Jokowi terhadap partai pengusungnya yang kerap selalu bilang ia adalah petugas partai,” lanjutnya.
Dalam konferensi pers serah terima jabatan, Budi Arie menegaskan bahwa ia tidak akan mencampuradukkan tugasnya sebagai menteri dengan perannya di ProJo.
Ia berfokus pada tugasnya sebagai menteri dan menyelesaikan masalah di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tugas Budi Arie Selesaikan Proyek Terbengkalai BTS
Pada proses reshuffle kabinet Jokowi, Presiden memberikan tugas penting kepada Budi Arie Setiadi, untuk menyelesaikan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang terbengkalai.
Budi Arie juga memiliki sejumlah target sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, termasuk membangun infrastruktur digital, mengendalikan platform dan konten yang meresahkan masyarakat.
Seperti hoaks dan radikalisme, serta membangun ekosistem digital seperti e-commerce, melindungi data digital, dan menciptakan narasi damai dalam Pemilu 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi lahir pada tahun 1969, ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru menggantikan Johnny G Plate.
Johnny Plate dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS.
Meskipun proses hukum terus berjalan, Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian proyek BTS juga harus tetap dilakukan agar tidak ada keterbengkalaiannya.
Presiden menyadari bahwa ini adalah tugas berat yang harus Menteri Komunikasi dan Informatika emban.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menahan dan menetapkan Johnny Gerald Plate. Sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya.
Berdasarkan dakwaan yang diajukan, hanya 958 site BTS yang selesai dari total 4.200 terbayarkan.
Laporan hasil audit oleh BPKP menunjukkan bahwa dugaan kasus korupsi tersebut merugikan negara hingga Rp8 triliun.***
