Pemerintahan Israel Goncang, Pemberontakan Kacaukan Negara

Berita Viral Hari Ini – Pemerintah Israel goncang menciptakan krisis politik yang signifikan dalam pemerintahan.

Pemberontakan anggota pemerintahan yang mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemungutan suara penting.

Terkait dengan reformasi sistem peradilan yang kontroversial telah membuat Netanyahu menghadapi tantangan politik yang serius.

Situasi pemberontakan ini menyebabkan perpecahan dalam koalisi pemerintahan dan menghambat upaya mencapai kesepakatan kompromi dengan oposisi.

Pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Knesset, parlemen Israel, dijadwalkan untuk memilih dua perwakilan politik untuk komite seleksi yudisial yang beranggotakan sembilan orang.

Masalah ini menjadi fokus utama dalam debat yang berlangsung selama enam bulan mengenai karakter demokrasi Israel.

Terlebih pemungutan suara ini dianggap sebagai referendum penting berkaitan dengan masa depan perbaikan sistem peradilan.

Pemerintahan Israel Goncang, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Tuntut

Kondisi pemerintahan Israel goncang dikala situasi politik yang tidak stabil hingga membawa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada dalam sorotan.

Salah satu masalah utama yang memicu ketegangan adalah pemilihan anggota komite seleksi yudisial Israel.

Biasanya, satu anggota dipilih oleh pemerintah dan satu lewat oposisi. Namun, pihak-pihak garis keras dalam koalisi agama-nasionalis Netanyahu menuntut agar kedua posisi berasal dari pemerintah.

Pada menit terakhir, Netanyahu memutuskan untuk memperpanjang waktu pemungutan suara dan memerintahkan koalisi nasionalis-agama untuk memberikan suara menentang semua kandidat.

Hal itu lantas memicu pemilihan ulang dalam 30 hari dengan empat anggota pemerintah memilih untuk mendukung kandidat oposisi menyebabkan kebuntuan dalam pemilihan kedua.

Baca Juga: Geram Rumor Palsu Mendiang Moonbin, Fantagio Tempuh Hukum

Situasi politik yang kacau ini otomatis melemahkan posisi Netanyahu. Terlebih ketika dua pemimpin partai oposisi utama Israel mengumumkan penangguhan partisipasi.

Hal itu mereka lakukan dalam pembicaraan kompromi mengenai reformasi sistem peradilan yang dipimpin oleh Presiden Isaac Herzog.

Kekacauan ini telah menghambat kemajuan dalam negosiasi temasuk menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas politik Israel.

Baca Juga: Oknum Guru Pembully Ameena, Bukan Anak Down Syndrom

Reformasi sistem peradilan ini memicu gerakan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merusak ekonomi Israel.

Kritik juga muncul dari sekutu internasional, termasuk Amerika Serikat yang menyoroti dampak negatif dari kekacauan politik.

Para kritikus berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat mengancam norma-norma demokrasi.

Lantaran memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada politisi dengan memungkinkan mayoritas sederhana Knesset untuk menolak keputusan pengadilan.

Mereka juga mengkhawatirkan potensi politisasi sistem peradilan jika anggota parlemen ditambahkan ke dalam komite seleksi yudisial.

Perbedaan Pendapat Salah Satu Penyebab Pemberontakan

Salah satu penyebab utama goncangnya pemerintahan Israel adalah perbedaan pendapat di antara jajaran pemerintah.

Perubahan dalam sistem yudisial tetap menjadi fokus utama mitra sayap kanan Perdana Menteri Netanyahu dan beberapa anggota partai Likud.

Namun, perpecahan internal semakin memburuk akibat pesan yang beragam yang disampaikan oleh perdana menteri.

Pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Yair Lapid menegaskan bahwa meskipun ada perwakilan dari oposisi dalam komite pemilihan hakim.

Nyatanya komite tersebut belum terbentuk karena tindakan Netanyahu. Lapid menganggap ancaman terhadap demokrasi masih belum terselesaikan.

“Ada perwakilan di komite oposisi untuk memilih hakim, tetapi tidak ada lantaran Netanyahu hari ini mencegah pembentukannya,” tutur pemimpin oposisi dan mantan PM Yair Lapid, Jumat, 16 Juni 2023.

Sementara itu, Netanyahu menuduh oposisi tidak serius dalam pembicaraan kompromi.

Menurutnya, perwakilan oposisi sudah terpilih dan mereka masih terus mendorong negosiasi.

Pada akhir tahun 2022, Netanyahu kembali menjabat sebagai kepala pemerintahan sayap kanan paling ekstrem dalam sejarah Israel.

Ia segera mengumumkan undang-undang yudisial luas dengan tujuan untuk mengendalikan kekuasaan Mahkamah Agung. Lantaran dianggap terlalu besar dan memiliki kecenderungan bias sayap kiri.

Langkah-langkah ini juga terbilang dapat membantu Netanyahu menghindari tuntutan hukum dalam persidangan kasus korupsi yang saat ini sedang berlangsung.***