OTT KPK Proyek Kemenhub, Para Tersangka Terima Rp14.5 Miliar
Berita Nasional Viral Hari Ini – OTT KPK proyek Kemenhub menangkap puluhan tersangka korupsi salah satu proyek Kementrian Perhubungan pada Selasa, 11 April 2023.
Melalui petugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang lakukan operasi tangkap tangan di Semarang berhasil menyita uang total miliaran rupiah.
Uang tersebut merupakan hasil korupsi berbagai proyek kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJK) Kemenhub.
Salah satu proyek menjadi sumber korupsi adalah yang baru diresmikan Presiden Jokowi, yakni jalur kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi.
Uang hasil korupsi yang berhasil KPK temukan terbagi antara mata uang rupiah dan valuta asing dengan total mencapai miliaran rupiah.
Bahkan dari uang hasil korupsi dananya lantas terpecah kembali untuk berbagai hal termasuk alokasi Tunjangan Hari Raya (THR).
OTT KPK Proyek Kemenhub, Kemenhub Diterpa Badai Bersih-bersih Korupsi
Selain OTT KPK proyek Kemenhub yang terjadi di Semarang, pihak pemberantasan korupsi juga melakukan penangkapan pada berbagai kota Indonesia yang masih berkaitan.
Total sebanyak 25 orang terjaring OTT KPK, namun, baru 10 orang di antaranya yang naik status sebagai tersangka.
Salah satu dari 10 tersangka itu adalah Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (Jabagteng).
Adapun 10 tersangka terbagi menjadi dua klaster, yakni pemberi dan penerima. Pihak yang memberikan suap adalah Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung.
Baca Juga: Awbimax Reborn TikTokers Viral, Dilaporkan Usai Kritik Lampung
Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti juga ikut sebagai pemberi suap.
Parjono VP PT KA Manajemen Properti terungkap jika suap berjalan hingga Februari 2023.
Sementara penerima suap selain Putu Sumarjaya, masih ada pula Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian.
Bernard Hasibuan PPK BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya Kepala BTP Jabagteng, Achmad Affandi PPK BPKA Sulsel. Masih ada pula Fadliansyah PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, serta Syntho Pirjani Hutabarat PPK BTP Jabagbar.
Baca Juga: Tupperware Terus Merugi, Jelang Lebaran PHK Karyawan
KPK mengungkap melalui Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak jika korupsi sudah mulai berjalan sejak tahun 2018-2022 atas anggaran proyek perkeretaapian.
“Sudah seperti yang saya bacakan tadi. Saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok dan seterusnya,” ujar Johanis Tanak dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 13 April 2023.
Para tersangka kasus suap tersebut diduga menerima uang lebih dari Rp 14,5 miliar. Kemudian, sebagian hasil suap tersebut menjadi dana Tunjangan Hari Raya (THR).
“Penerimaan uang ii dari hasil pemeriksaan di antaranya untuk Tunjangan Hari Raya,” lanjut Johanis.
Pelaku Korupsi Jalur Kereta Api Terjerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Sebelumnya tercatat jika ada sebanyak 9 proyek kereta api tahun 2021-2022 yang mendapat kecurigaan terdapat praktik korupsi untuk Jawa hingga Sulawesi.
Tepatnya ptoyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (Jawa Tengah) dan Makassar (Sulawesi Selatan).
Belum lagi proyek konstruksi jalur kereta dengan dua proyek supervisi Lampegan Cianjur (Jawa Barat).
Pihak kepolisian pun sudah melakukan penahanan kepada para tersangka di untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 12 April sampai dengan 1 Mei 2023.
Atas perbuatannya iru, para tersangka penerima suap tersebut dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kasus ini berawal dari OTT Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya. KPK mendapatkan informasi bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang.
Bahkan masuk ke dalam tindak pidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada DJKA Kemenhub.
Kemudian, pada 10 April 2023, dari hasil tindak lanjut terdapat informasi Direktur PT IPA memerintah staf keuangan menyiapkan uang sejumlah Rp350 juta.
Selain itu, memberikan kartu debit BCA baru sehingga tim selanjutnya memantau pergerakan para pelaku dari Semarang dan Jakarta.
“Pada 11 April 2023, tim menemukan informasi bahwa akan terjadi pertemuan. Antara MUH selaku Direktur PT DF, DIN, FAD selaku PPK Kemenhub, HNO selaku Direktur Prasarana DJKA Kemenhub di Kantor Kemenhub Gedung Karsa Lantai 14 Jakarta,” ungkap Johanis.***
