Megawati Soekarnoputri Minta Bubarkan KPK, Hukum Tumpul

Berita Nasional Hari Ini – Megawati Soekarnoputri minta bubarkan KPK melihat masih belum maksimalnya kinerja lembaga anti korupsi tersebut.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengakui sempat mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri peran KPK di Indonesia.

Menurutnya, KPK saat ini tidak lagi efektif dalam memberantas korupsi negara Indonesia.

Bahkan Megawati menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja KPK sehingga menilai langkah terbaik mungkin adalah membubarkan lembaga tersebut.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah acara BPIP di Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2023.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif,” ujar Megawati Soekarnoputri.

Usulan Megawati ini menjadi perbincangan hangat, mengingat posisi pentingnya dalam BPIP dan dampak potensialnya terhadap upaya pemberantasan korupsi Indonesia.

Meskipun kontroversial, pendapatnya memberikan pandangan alternatif terhadap peran KPK dalam upaya memerangi korupsi negara ini.

Megawati Soekarnoputri Minta Bubarkan KPK, Hukum Masih Tumpul

Ketua Dewan BPIP, Megawati Soekarnoputri minta bubarkan KPK usai menyoroti isu penting mengenai penegakan hukum yang dinilai belum optimal.

Dalam konteks ini, korupsi tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia yang membuatnya merasa gerah dengan ketidakmampuan lembaga penegak hukum memberantas.

“Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat. Itu persoalannya,” tutur Megawati Soekarnoputro.

Baca Juga: Pelajar WNI Tewas Dalam Apartemen Pria Jepang Dewasa

Megawati secara tegas menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi menangani tindak pidana korupsi. I

Ia menganggap bahwa kondisi lembaga pemberantasan korupsi adalah mau atau tidaknya menjalankan hukum sebaimana mestinya.

“Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Megawati juga berbagi pengalaman masa lalunya ketika menghadapi tantangan serius.

Termasuk kala mengelola kontroversi sekitar 300 ribu kasus kredit macet selama kepemimpinannya.

Baca Juga: Kecelakaan Jet Tewaskan Bos Wagner Group, Putin Dalang Utama

Kritik Megawati terhadap KPK bukan semata-mata mengenai kinerjanya, tetapi juga berfokus pada masalah fundamental dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Ia menyatakan bahwa kurangnya efek jera dalam penegakan hukum menyebabkan maraknya tindak korupsi.

Sementara KPK menjadi pusat perhatian, Megawati menggarisbawahi urgensi perubahan dalam penegakan hukum agar dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Komisi Pemberatasan Korupsi Perlu Membenahi Cara Kerja

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri minta bubarkan KPK kepada Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan usulannya.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi. Udah deh bubaran aja KPK itu pak, menurut saya nggak efektif,” tegas Ketua Umum PDIP.

Ketua Umum PDI Perjuangan tegas menyuarakan pandangannya bahwa KPK saat ini belum efektif dalam tugasnya.

Bahkan, ia tidak ragu untuk mengatakan bahwa KPK dibentuk pada masa kepemimpinannya membutuhkan perluasan wawasan dan penyempurnaan kerja.

“Ibu nih kalau ngomong ces pleng. lho aku sing nggaweke kok ” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa keberadaan KPK seharusnya tidak hanya berfokus pada eksistensi semata, melainkan juga pada dampak nyata yang dihasilkan.

Alhasil Megawati merasa prihatin bahwa rakyat yang setia membayar pajak tidak merasakan manfaat optimal dari upaya pemberantasan korupsi.

Megawati menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya berhenti pada upaya retorika dan tampilan publik semata.

Namun, harus seiring dengan peningkatan efektivitas dalam menangkap dan menghukum pelaku korupsi.

Dengan demikian, reformasi dalam cara kerja KPK diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat yang berjuang melawan korupsi dan menegakan keadilan.

“Lalu untuk apa ia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu kalau dengerin kan merintih saya. Udah gitu katanya orang pajak, ya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile gue bilang, padahal udah gitu ditilep, lah betul,” pungkas Megawati.***