Jusuf Kalla Bongkar Modal Ketum Golkar, Minimal Rp600M
Berita Viral Nasional Terbaru – Jusuf Kalla bongkar modal Ketum Golkar dalam sebuah seminar bertajuk ‘Anak Muda untuk Politik’.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, memaparkan bahwa menjadi Ketum partai membutuhkan modal yang tidak sedikit, yakni mencapai ratusan miliar rupiah.
Ia mengungkapkan bahwa saat memutuskan terjun ke dunia politik, bahkan harus meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Kemudian bisnisnya diwariskan kepada adik dan anaknya. Pemaparannya tersebut menarik perhatian dalam konteks kepemimpinan partai politik di Indonesia.
“Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya,” ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla Bongkar Modal Ketum Golkar, Kecuali Pendirinya Masih Hidup
Informasi baru datang dari Jusuf Kalla bongkar modal Ketum Golkar sebagai pandangan menarik terkait proses pemilihan pemimpin partai.
Dalam suatu seminar, mantan Ketua Umum Golkar ini mengungkapkan. Bahwa karier politik seseorang memiliki peran penting dalam penentuan jabatan, termasuk menjadi Ketum Golkar.
Ia menyampaikan pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar setelah menjadi Wakil Presiden.
Pada masa itu, biaya yang dikeluarkan untuk posisi tersebut relatif kecil. Namun, Jusuf Kalla menegaskan bahwa situasinya telah berubah drastis saat ini.
Baca Juga: Ray Sahetapy Sakit Stroke, Menyesal Sakiti Anak-anaknya
Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara, sehingga biaya untuk jabatan tersebut kini sangatlah tinggi, mencapai angka ratusan miliar rupiah.
Jusuf Kalla menyebutkan bahwa sekarang ini, siapa pun yang berambisi menjadi Ketum Golkar harus siap dengan modal sebesar Rp500-600 miliar.
“Karena Golkar itu suka ketuanya pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau tidak punya modal Rp500-600 miliar,” ujar Jusuf Kalla.
Pernyataan Jusuf Kalla tersebut bukan hanya berlaku untuk Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia.
Baca Juga: Video Rocky Gerung ‘Bajingan Tolol’ Lenyap dari Youtube
Ia menegaskan bahwa hampir semua partai memerlukan biaya besar dalam pemilihan pimpinan partai yang sudah go public.
Namun, Jusuf Kalla mengecualikan partai-partai yang masih dipimpin oleh pendirinya, seperti PDIP dan NasDem. Lantaran mereka memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pemilihan Ketum.
“Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada. Kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar,” lanjutnya.
Modal besar tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akses bagi calon pemimpin yang mungkin memiliki kualifikasi dan kapabilitas. Hanya saja terbatasi oleh keterbatasan sumber daya finansial.
Mantan Wakil Presiden RI Dukung Merapat ke Prabowo
Sebelum Jusuf Kalla bongkar modal Ketum Golkae, tokoh senior dari Partai tersebut juha memberikan tanggapannya mengenai mayoritas pengurus DPD tingkat 1.
Mengusulkan untuk merapat ke Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dalam Pemilihan Presiden 2024.
Ia menyatakan bahwa calon presiden yang mungkin untuk Pemilu 2024 sangatlah terbatas.
Menurut Jusuf Kalla, Golkar adalah salah satu partai terbesar Indonesia. Artinya dukungan dari partai ini dapat membantu mendongkrak suara calon presiden yang akan diusung.
JK juga menyinggung kemungkinan Golkar dapat menyodorkan calon wakil presiden.
“Golkar, ya, kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Karena saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo,” papar Jusuf Kalla.
“Tapi karena partai besar dia mempunyai juga kemampuan ataupun hak. Semacam partai kedua terbesar mempunyai semacam kemampuan untuk meningkatkan suara nomor 1 apabila jadi wakil gitu kan,” lanjutnya.
Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa mayoritas pengurus DPD Golkar tingkat 1 berharap untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra.
Yakni merapat ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa latar belakang politik Prabowo yang pernah menjadi bagian dari Golkar.
Membuat terciptanya dukungan yang signifikan dari kalangan DPD Golkar menjadi pertimbangan utama.
Pengurus DPD Golkar menilai elektabilitas Prabowo Subianto cukup mentereng, dan dengan potensi koalisi ini.
Mereka berharap dapat memperkuat posisi partai dan mendukung pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung.
Perbincangan tentang kemungkinan koalisi dan dukungan partai politik ini menjadi perhatian di tengah persiapan jelang Pemilu 2024.
Bagaimanapun, langkah selanjutnya masih memerlukan kesepakatan dan diskusi lebih lanjut dari para pemangku kepentingan.***
